BRMP Gorontalo Ikuti Rakor Evaluasi Banpem 2026, Perkuat Tata Kelola dan Persiapan 2027
Dalam rangka memperkuat pelaksanaan Program Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Gorontalo mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah (Banpem) Lingkup BRMP Tahun 2026 dan Persiapan Kegiatan Tahun 2027, yang digelar di BRMP Bali dan secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu–Kamis (11–12/11/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum penyamaan persepsi dan sinergi antara Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, BRMP seluruh Indonesia, serta unit Eselon I terkait dalam mengevaluasi pengelolaan Banpem yang akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu.
Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Handi Arief, S.T., M.A.P., dengan tuan rumah Kepala BRMP Bali, Dr. drh. I Made Rayasa, M.P. Kepala BRMP Gorontalo, Ardi Praptono, S.P., M.Agr., hadir langsung bersama para Kepala BRMP dari Bengkulu, Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Para Ketua Kelompok Substansi Pendampingan Penerapan Modernisasi Pertanian dan Tim Verval CPCL BRMP dari 38 provinsi turut hadir, baik secara luring maupun daring.
Dalam arahannya, Sekretaris Badan menekankan bahwa pengelolaan Banpem merupakan kegiatan baru bagi BRMP yang baru berjalan pada tahun pertama. BRMP diminta cepat memahami kegiatan Eselon I lainnya, menjaga realisasi, dan memperkuat koordinasi, termasuk dalam kesiapan benih untuk pelaksanaan PM-AAS. Disampaikan pula bahwa penyuluh pertanian telah resmi bergabung ke BRMP, dengan pengelolaan administrasi kepegawaian oleh BRMP wilayah.
Pada hari pertama, rapat menghadirkan narasumber dari Inspektorat IV Inspektorat Jenderal, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Materi yang dibahas meliputi tata kelola Banpem berdasarkan Permentan Nomor 02 Tahun 2026, alur pengusulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) melalui aplikasi eBanper, pengunggahan dokumen BAST dan pertanggungjawaban, serta evaluasi realisasi Banpem Tanaman Pangan 2026 dan rencana tahun 2027.
Hari kedua diisi paparan dari Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) serta Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (LIP), dilanjutkan rangkuman Biro Perencanaan dan arahan Inspektorat IV. Para narasumber memaparkan realisasi kegiatan 2026, perubahan petunjuk teknis 2027, serta langkah percepatan penyaluran bantuan.
Melalui sesi diskusi, para Kepala BRMP dan peserta menyampaikan berbagai masukan dari lapangan, antara lain penyederhanaan alur usulan, kejelasan informasi alokasi bantuan sebelum penyusunan CPCL, pemberitahuan penyaluran barang kepada BRMP, serta penyelesaian seluruh usulan dalam satu aplikasi eBanper. Perwakilan BRMP Gorontalo turut menyampaikan usulan agar proses pengusulan dapat disederhanakan sehingga lebih mudah dijalankan oleh penyuluh di lapangan.
Sebagai tindak lanjut, BRMP diminta memastikan usulan CPCL dari penyuluh telah diajukan melalui eBanper, melengkapi dokumen pertanggungjawaban Banpem paling lambat 31 Desember 2026, serta menyiapkan data penerima bantuan di wilayah kerja masing-masing. Rumusan masukan peserta akan disampaikan secara resmi kepada Badan, Biro Perencanaan, dan Eselon I teknis sebagai bahan penyusunan petunjuk teknis Banpem 2027.
Melalui rapat koordinasi ini, BRMP Gorontalo berharap tata kelola Banpem semakin akuntabel dan terintegrasi, sehingga bantuan pemerintah dapat tersalur tepat sasaran dan mendukung swasembada pangan, termasuk implementasi PM-AAS di Provinsi Gorontalo.